//
Juknis BPD _Kelengk Adm
 

BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR 67 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

 

Menimbang     :    a.    bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Pemusyawaratan. ;

  1. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat        :    1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah  ;

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82) ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85).

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan    :

PERTAMA         :      Petunjuk teknis persiapan dan pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA              :      Kelengkapan administrasi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA              :      Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 13 Maret 2007

 

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

D J A S R I

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

  1. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara ;
  2. Kepala Bawasda Kabupaten Banjarnegara ;
  3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Setda Kabupaten Banjarnegara ;

  1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Setda Kabupaten Banjarnegara ;

  1. Camat se Kabupaten Banjarnegara ;
  2. Kepala Desa se Kabupaten Banjarnegara.

 



Lampiran I       Keputusan Bupati Banjarnegara

Nomor 67 Tahun 2007

Tanggal 13 Maret 2007

 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

 

 

  1. I.          PERSIAPAN
    1. Sosialisasi pengisian Anggota BPD kepada masyarakat
    2. Kepala Desa mengadakan rapat guna membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa yang dihadiri oleh :
      1. Perangkat Desa
      2. Lembaga Kemasyarakatan Desa
      3. Ketua RW/RT
      4. Tokoh Masyarakat
      5. Golongan Profesi
      6. Pemuka Agama
      7. dll
      8. Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang berasal dari :
        1. Perangkat Desa
        2. Lembaga Kemasyarakatan Desa
        3. Ketua RW/RT
        4. Tokoh Masyarakat
        5. Golongan Profesi
        6. Pemuka Agama
        7. dll
        8. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengisian Anggota BPD, Kepala Desa dapat membentuk Sekretariat Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa yang keanggotaannya diambil dari unsur Perangkat Desa dan bukan sebagai anggota Panitia
        9. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa mengadakan rapat guna :
          1. Menyusun Program Kerja, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pengisian Anggota BPD
          2. Membentuk dan menetapkan Daerah Perwakilan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa

Jumlah Daerah Perwakilan disesuaikan dengan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan dengan memperhatikan jumlah penduduk desa setempat :

-          Jumlah penduduk sampai dengan 400 jiwa, 5 orang anggota

-          Jumlah penduduk 401 s.d. 1.000 jiwa, 7 orang anggota

-          Jumlah penduduk 1.001 s.d. 2.000 jiwa, 9 orang anggota

-          Jumlah penduduk lebih dari 2.000 jiwa, 11 orang anggota

  1. Membentuk dan menetapkan Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
  2. Penentuan jadwal waktu pelaksanaan pengisian Anggota BPD pada tiap Daerah Perwakilan.
  3. II.        PENJARINGAN
    1. Panitia Pengisian Anggota BPD di masing-masing Daerah Perwakilan melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota BPD melalui musyawarah yang dihadiri oleh Ketua RW/RT, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang ada di wilayah Daerah Perwakilan yang bersangkutan.
    2. Bakal Calon Anggota BPD dapat berasal dari Ketua RW, Ketua RT, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan syarat-syarat :
      1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      3. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
      4. sehat jasmani dan rohani;
      5. berkelakuan baik;
      6. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
      7. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD.
      8. Dalam tahap penjaringan, tidak dibatasi jumlah bakal calon anggota BPD
      9. Dalam tahap penjaringan tersebut, Bakal Calon Anggota BPD menandatangani blangko surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD yang disiapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan
      10. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan mengadakan rapat guna menetapkan 2 (dua) orang calon Anggota BPD dari Daerah Perwakilan yang bersangkutan, dengan ketentuan calon nomor urut 1 (satu) sebagai calon tetap, sedangkan calon nomor urut 2 (dua) sebagai calon antar waktu.
      11. Dua orang calon anggota BPD yang telah ditetapkan di masing-masing Daerah Perwakilan wajib melengkapi persyaratan administrasi
      12. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan melaporkan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa apabila terdapat bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan
      13. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa melaporkan kepada Bupati lewat Camat untuk mendapatkan dispensasi terhadap bakal calon anggota BPD yang tidak memenuhi persyaratan
      14. Dispensasi diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati dan hanya diberikan untuk bakal calon Anggota BPD yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan
      15. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan mengajukan Calon Anggota BPD dari masing-masing Daerah Perwakilan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasinya.
      16. III.      MUSYAWARAH DAN PENETAPAN
        1. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterimanya berkas penetapan Calon Anggota BPD dari masing-masing Daerah Perwakilan, Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa menetapkan calon Anggota BPD dalam musyawarah yang dihadiri oleh :
          1. Perangkat Desa
          2. Lembaga Kemasyarakatan Desa
          3. Ketua RW/RT
          4. Tokoh Masyarakat
          5. Golongan Profesi
          6. Pemuka Agama
          7. dll
          8. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah ditetapkan, Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa mengajukan Calon Anggota BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan
          9. Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD
          10. IV.      PENGESAHAN
            1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan, Kepala Desa mengusulkan Calon Anggota BPD kepada Bupati lewat Camat untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan.
            2. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Penetapan Anggota BPD
            3. Anggota BPD dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk

 

 

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

D J A S R I

Lampiran II        Keputusan Bupati Banjarnegara

                          Nomor 67 Tahun 2007

Tanggal 13 Maret 2007

 

 

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 

  1. Pedoman Tata Tertib Musyawarah Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  2. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa
  3. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  4. Program Kerja Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa
  5. Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Pembentukan Daerah Perwakilan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  6. Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Daerah Perwakilan
  7. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Penentuan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada masing-masing Daerah Perwakilan
  8. Berita Acara Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa tingkat Daerah Perwakilan
  9. Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  10. Surat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tingkat Daerah Perwakilan kepada Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tingkat Desa perihal Usulan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  11. Surat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tingkat Desa kepada Kepala Desa perihal Usulan Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  12. Surat Kepala Desa kepada Bupati perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  13. Pentahapan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banjarnegara

 

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

D J A S R I

 

Contoh 1

 

PEDOMAN TATA TERTIB MUSYAWARAH PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 

 

  1. I.       KETENTUAN UMUM
    1. Dibentuk Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota ;
    2. Oleh Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa, wilayah Desa dibagi dalam beberapa Daerah Perwakilan sesuai dengan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan ;
    3. Daerah Perwakilan dibentuk dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, dapat terdiri dari unsur Dusun, RW dan RT ;
    4. Pada Derah Perwakilan dibentuk Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota ;
    5. Masing-masing Daerah Perwakilan melaksanakan penjaringan Bakal Calon Anggota BPD dan menetapkan 2 (dua) orang Calon Anggota BPD guna diusulkan kepada Panitia tingkat Desa, nomor urut 1 sebagai calon anggota definitif dan nomor urut 2 sebagai cadangan anggota BPD ;
    6. Setelah terpilih 2 (dua) orang calon Anggota BPD di masing-masing Daerah Perwakilan, disampaikan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa untuk direkap dalam Daftar Rekapitulasi Calon Anggota BPD tingkat Desa ;
    7. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa mengadakan pertemuan guna menetapkan calon Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD ;
    8. Setelah penetapan calon Anggota BPD dan diumumkan kepada masyarakat, selanjutnya hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa ;
    9. Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat untuk ditetapkan dan disahkan ;
    10. Bupati menetapkan dan mengesahkan Anggota BPD dengan Keputusan Bupati ;
    11. Anggota BPD dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

 

  1. II.     CALON ANGGOTA BPD
    1. Ketentuan persyaratan bagi Calon Anggota BPD adalah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :
      1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      3. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
      4. sehat jasmani dan rohani;
      5. berkelakuan baik;
      6. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
      7. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD.
      8. Bagi Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, Panitia melaporkan kepada Bupati Banjarnegara melalui Camat dan Camat atas nama Bupati akan mengambil kebijaksanaan.

 

  1. III.    PANITIA
    1. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
    2. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa membentuk Daerah Perwakilan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa ;
    3. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa ;
    4. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah pengisian Anggota BPD di tiap Daerah Perwakilan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa ;
    5. Panitia harus bersifat netral dalam melaksanakan tugasnya dan tidak boleh memihak kepada salah seorang calon Anggota BPD ;
    6. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

 

 

PEMERINTAH DESA SIGEBLOG

KECAMATAN BANJARMANGU

KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIGEBLOG

NOMOR : 03 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KEPALA DESA SIGEBLOG

 

Menimbang   :  a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ;

b.   bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat      : 1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah  ;

2.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;

6.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82) ;

7.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85) ;

8.    Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 8 Seri D).

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :    Keputusan KEPALA DESA SIGEBLOG Kecamatan BANJARMANGU  tentang Pembentukan PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA.

PERTAMA       :    Susunan anggota Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA            :    Menugaskan Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan tugas dan kewajibannya serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada Kepala Desa.

KETIGA           :    Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011

KEEMPAT       :    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Sigeblog

Pada tanggal 04 Juni 2011

KEPALA  DESA SIGEBLOG

SARNO AB. SUSANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

  1. Bupati Banjarnegara ;
  2. Camat…………………………………

Lampiran   Keputusan Kepala Desa Sigeblog

Nomor 03 Tahun 2011

Tanggal 2011

 

 

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA SIGEBLOG KECAMATAN BANJARMANGU

 

NO

NAMA

PEKERJAAN

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

ALAMAT

1    

Ketua

 
2    

Wakil Ketua

 
3    

Sekretaris

 
4    

Bendahara

 
5    

Anggota

 
6    

Anggota

 
7    

Anggota

 
8    

Anggota

 
9    

Anggota

 
10    

Anggota

 
11    

Anggota

 
12    

Anggota

 
13    

Anggota

 
14    

Anggota

 
15    

Anggota

 
16    

Anggota

 
17    

Anggota

 
18    

Anggota

 
19    

Anggota

 
20    

Anggota

 

 

 

KEPALA DESA SIGEBLOG

SARNO SB. SUSANTO

 

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

TINGKAT DESA SIGEBLOG KECAMATAN BANJARMANGU

 

 

 

Pada hari ini……………………. tanggal………………… bulan………………….. tahun……………………………… bertempat di Balai Desa……………………………………… Kecamatan……………………………. telah diadakan Rapat Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat Desa  yang dihadiri oleh :

  1. Kepala Desa ;
  2. Perangkat Desa ;
  3. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
  4. Tokoh Masyarakat.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat Desa ;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

 

 

Banjarnegara, 04 Juni 2011

KEPALA DESA SIGEBLOG

SARNO SB. SUSANTO

)

DAFTAR HADIR

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TINGKAT DESA

Hari, tanggal  : Sabtu, 4 Juni 2011

Waktu             : Pukul 09.00 WIB

Tempat           : Balai Desa Sigeblog

 

NO

NAMA

JABATAN

ALAMAT

TANDA TANGAN

1       1…………………
2      

2…………………

3       3…………………
4      

4…………………

5       5…………………
6      

6…………………

7       7…………………
8      

8…………………

9       9…………………
10      

10……………….

11       11……………….
12      

12……………….

13       13……………….
14      

14……………….

15       15……………….
16      

16……………….

17       17……………….
18      

18……………….

19       19……………….
20      

20……………….

21       21……………….
22      

22……………….

23       23……………….
24      

24……………….

 

Banjarnegara, 4 Juni 2011

KEPALA DESA SIGEBLOG

SARNO AB. SUSANTO

 

PEMERINTAH DESA SIGEBLOG

KECAMATAN BANJARMANGU

KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIGEBLOG

NOMOR : 04 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA SIGEBLOG

 

Menimbang   :  a.   bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;

b.   bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat      : 1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;

6.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82) ;

7.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85) ;

 

8.    Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 8 Seri D).

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :    Keputusan KEPALA DESA…………………..Kecamatan ………………………  tentang Pembentukan SEKRETARIAT PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

PERTAMA       :    Susunan anggota Sekretariat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa……………………… Kecamatan………………………… Tahun…………. sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA            :    Menugaskan Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan tugas dan kewajibannya serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada Kepala Desa.

KETIGA           :    Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun……..

KEEMPAT       :    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di………………………..

Pada tanggal…………………………

KEPALA  DESA…………………..

…………………………

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

  1. Bupati Banjarnegara ;
  2. Camat…………………………………

Lampiran   Keputusan Kepala Desa Sigeblog

Nomor 04 Tahun 2011

Tanggal 4 Juni 2011

 

 

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIGEBLOG  KECAMATAN BANJARMANGU

 

 

NO

NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT

1    

Ketua

2    

Wakil Ketua

3    

Anggota

4    

Anggota

5    

Anggota

6    

Anggota

7    

Anggota

8    

Anggota

9    

Anggota

10    

Anggota

11    

Anggota

12 dst  

dst

 

 

KEPALA DESA SIGEBLOG

SARNO AB. SUSANTO

 

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SIGEBLOG, KECAMATAN BANJARMANGU

 

 

 

Pada hari ini……………………. tanggal………………… bulan………………….. bertempat di Balai Desa…………………………Kecamatan……………………………. telah diadakan Rapat Pembentukan Sekretariat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh :

  1. Kepala Desa ;
  2. Perangkat Desa ;
  3. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
  4. Tokoh Masyarakat.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Pembentukan Sekretariat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

 

 

…………………………………, …………………

KEPALA DESA……………………………

………………………………

 

DAFTAR HADIR

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari, tanggal  : ………………………………………..

Waktu             : ………………………………………..

Tempat           : ………………………………………..

 

NO

NAMA

JABATAN

ALAMAT

TANDA TANGAN

1       1…………………
2      

2…………………

3       3…………………
4      

4…………………

5       5…………………
6      

6…………………

7       7…………………
8      

8…………………

9       9…………………
10      

10……………….

11       11……………….
12      

12……………….

13       13……………….
14      

14……………….

15       15……………….
16      

16……………….

17       17……………….
18      

18……………….

19       19……………….
20      

20……………….

21       21……………….
22      

22……………….

23       23……………….
24      

24……………….

 

………………………………, …………………..

KEPALA DESA……………………………….

………………………………….

 

PROGRAM KERJA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA…………………….. KECAMATAN………………………..

 

 

  1. I.        DASAR
    1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
    3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
    4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor………….Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
    5. II.       TUJUAN

Menyelenggarakan musyawarah guna memilih Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sigeblog  Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara periode Tahun 2011  sampai dengan………………

  1. III.     WAKTU DAN TEMPAT

Musyawarah pengisian anggota BPD dilaksanakan pada :

Hari, tanggal    : Sabtu, 4 juni 2011

Waktu               : Jam 09.00 WIB s/d selesai

Tempat             : Balai Desa Sigeblog

KEADAAN DESA

  1. Jumlah Penduduk        : 3.666 Jiwa
  2. Jumlah Anggota BPD   : 11
  3. Jumlah Dusun              : 5
  4. Jumlah RW                    : 5
  5. Jumlah RT                     : 20
  6. IV.     RENCANA KERJA

(terlampir)

  1. V.       ANGGARAN

(terlampir)

  1. VI.     PENUTUP

 

Lampiran 1

RENCANA KERJA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

TINGKAT DESA…………………………….. KECAMATAN……………………………….

 

NO

TANGGAL

KEGIATAN

KETERANGAN

1   Sosialisasi pengisian Anggota BPD kepada masyarakat  
2   Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa  
3   Pembentukan Sekretariat Panitia Pengisian Anggota BPD  
4   Penyusunan Program Kerja  
5   Pembentukan Daerah Perwakilan  
6   Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan  
7   Penentuan jadwal waktu pengisian Anggota BPD pada masing-masing Daerah Perwakilan  
8   Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD di tingkat Daerah Perwakilan  
9   Seleksi Administrasi Bakal Calon Anggota BPD pada masing-masing Daerah Perwakilan  
10   Penerbitan dispensasi Bakal Calon Anggota BPD oleh Camat atas nama Bupati (untuk bakal calon yang tidak memenuhi syarat pendidikan)  
11   Musyawarah penetapan Calon Anggota BPD di masing-masing Daerah Perwakilan  
12   Pengusulan Calon Anggota BPD dari Daerah Perwakilan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa  
13   Rekapitulasi dan Penetapan Calon Anggota BPD oleh Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa  
14   Laporan pengisian Anggota BPD dari Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa kepada Kepala Desa  
15   Pengusulan pengesahan dan pelantikan Anggota BPD kepada Bupati  

 

 

Mengetahui,

KEPALA DESA………………………

……………………………………….

 

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA………………………..

KETUA

…………………………………..

 

Lampiran 2

 

ANGGARAN

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

TINGKAT DESA…………………………… KECAMATAN…………………………….

 

POS PENDAPATAN

NO

SUMBER DANA

JUMLAH

1 Kas Desa Rp.
2 Swadaya dan partisipasi masyarakat Rp.
3 …………………………………………………………………. dll Rp.
  JUMLAH Rp.

 

POS PENGELUARAN

NO

KEGIATAN

JUMLAH KEGIATAN DAN HARGA SATUAN

JUMLAH

I PANITIA    
  1. Rapat Panitia
   
  1. Rapat Sosialisasi
   
  1. Honorarium Panitia
   
  1. Jamuan snack dan makan
   
  1. Biaya perjalanan/transport
   
  1. Bantuan biaya Daerah Perwakilan
   
  1. …………………………………………………….
   
II SEKRETARIAT    
  1. Kertas HVS
   
  1. Stempel Panitia
   
  1. Tinta Stempel
   
  1. Bantalan Stempel
   
  1. Biaya Operasional
   
  1. …………………………………………………….
   
  JUMLAH    

 

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA……………………………

KETUA

………………………………….

 

Contoh 5

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA……………………………KECAMATAN……………………………………

KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

NOMOR : …………TAHUN………….

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA………………..,

 

Menimbang   :  a.   bahwa untuk melaksanakan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu dibentuk Daerah Perwakilan dalam wilayah Desa………………….. Kecamatan……………;

b.   bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa.

Mengingat      : 1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah  ;

2.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;

6.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82) ;

7.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85) ;

 

8.    Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 8 Seri D).

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

PERTAMA       :    Membentuk Daerah Perwakilan dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa……………………… Kecamatan……………………. sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA            :    Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun……..

KETIGA           :    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di……………………………………………

Pada tanggal…………………………………………….

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN DESA

TINGKAT DESA………………………..

KETUA

……………………………..………

Lampiran     Keputusan Panitia Pengisian

Anggota Badan Permusyawaratan

Desa………….. Kecamatan…………….

Nomor………….Tahun……………………

Tanggal……………………………………….

 

DAFTAR DAERAH PERWAKILAN DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA……………………. KECAMATAN………………………..

 

NO

DAERAH PERWAKILAN

WILAYAH

KETERANGAN

1

I

Dusun………….. Dusun……… dst ; atau

RW…….., RW………, dst ; atau

RT………, RT………., dst

 

2

II

Dusun………….. Dusun……… dst ; atau

RW…….., RW………, dst ; atau

RT………, RT………., dst

 

3

III

Dusun………….. Dusun……… dst ; atau

RW…….., RW………, dst ; atau

RT………, RT………., dst

 

4

IV

Dusun………….. Dusun……… dst ; atau

RW…….., RW………, dst ; atau

RT………, RT………., dst

 

5

V

Dusun………….. Dusun……… dst ; atau

RW…….., RW………, dst ; atau

RT………, RT………., dst

 

6

VI

Dusun………….. Dusun……… dst ; atau

RW…….., RW………, dst ; atau

RT………, RT………., dst

 

7

VII

Dusun………….. Dusun……… dst ; atau

RW…….., RW………, dst ; atau

RT………, RT………., dst

 

8

VIII

Dusun………….. Dusun……… dst ; atau

RW…….., RW………, dst ; atau

RT………, RT………., dst

 

9

IX

Dusun………….. Dusun……… dst ; atau

RW…….., RW………, dst ; atau

RT………, RT………., dst

 

10

X

Dusun………….. Dusun……… dst ; atau

RW…….., RW………, dst ; atau

RT………, RT………., dst

 

11

XI

Dusun………….. Dusun……… dst ; atau

RW…….., RW………, dst ; atau

RT………, RT………., dst

 

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN DESA TINGKAT DESA………………………….

KETUA

……………………..………


Lampiran 1 (contoh 5)

 BERITA ACARA

PEMBENTUKAN DAERAH PERWAKILAN DALAM PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA…………………………………. KECAMATAN………………………………..

 

 

Pada hari ini……………………. tanggal………………… bulan………………….. bertempat di………………………… telah diadakan Rapat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka pembentukan Daerah Perwakilan dalam pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa………………….. Kecamatan……………..;

Dalam rapat tersebut ditetapkan Daerah Perwakilan dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa………………… sebagai berikut :

  1. Daerah Perwakilan I terdiri dari wilayah………………………………………………………………
  2. Daerah Perwakilan II terdiri dari wilayah……………………………………………………………..
  3. Daerah Perwakilan III terdiri dari wilayah…………………………………………………………….
  4. Daerah Perwakilan IV terdiri dari wilayah…………………………………………………………….
  5. Daerah Perwakilan V terdiri dari wilayah……………………………………………………………..
  6. Daerah Perwakilan VI terdiri dari wilayah…………………………………………………………….
  7. Daerah Perwakilan VII terdiri dari wilayah……………………………………………………………
  8. Daerah Perwakilan VIII terdiri dari wilayah…………………………………………………………..
  9. Daerah Perwakilan IX terdiri dari wilayah…………………………………………………………….
  10. Daerah Perwakilan X terdiri dari wilayah……………………………………………………………..
  11. Daerah Perwakilan XI terdiri dari wilayah…………………………………………………………….

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

 

 

…………………………………, …………………

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA………………………..

KETUA

………………………………

Lampiran 2 (contoh 5)

DAFTAR HADIR

PEMBENTUKAN DAERAH PERWAKILAN DALAM PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari, tanggal  : ………………………………………..

Waktu             : ………………………………………..

Tempat           : ………………………………………..

 

NO

NAMA

JABATAN

ALAMAT

TANDA TANGAN

1       1…………………
2      

2…………………

3       3…………………
4      

4…………………

5       5…………………
6      

6…………………

7       7…………………
8      

8…………………

9       9…………………
10      

10……………….

11       11……………….
12      

12……………….

13       13……………….
14      

14……………….

15       15……………….
16      

16……………….

17       17……………….
18      

18……………….

19       19……………….
20      

20……………….

21       21……………….
22      

22……………….

23       23……………….
24      

24……………….

 

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA…………………………….

KETUA

………………………………….

Contoh 6

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA………………………………KECAMATAN……………………………………

KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

NOMOR : …………TAHUN………….

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DAERAH PERWAKILAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA………………..,

 

Menimbang   :  a.   bahwa untuk melaksanakan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa pada masing-masing Daerah Perwakilan, dipandang perlu dibentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tingkat Daerah Perwakilan ;

b.   bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa.

Mengingat      : 1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah  ;

2.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;

6.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82) ;

7.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85) ;

8.    Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 8 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

PERTAMA       :    Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa……………………… Kecamatan……………………. tingkat Daerah Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA            :    Menugaskan Panitia Daerah Perwakilan untuk melaksanakan penjaringan, seleksi administrasi dan penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan tugas dan kewajibannya serta mengajukan hasilnya kepada Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA           :    Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun……..

KEEMPAT       :    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di………………………………

Pada tanggal……………………………….

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN DESA TINGKAT DESA………………………..

KETUA

……………………..………

            Lampiran Keputusan Panitia Pengisian

Anggota Badan Permusyawaratan

Desa………….. Kecamatan…………….

Nomor………….Tahun……………………

Tanggal……………………………………….

 

 

KEPANITIAAN DAERAH PERWAKILAN DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA……………………. KECAMATAN………………………..

 

DAERAH PERWAKILAN

NAMA

PEKERJAAN

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

ALAMAT

I

   

Ketua

 
   

Sekretaris

 
   

Anggota

 
   

Anggota

 
   

Anggota

 
   

…….dst

 

II

   

Ketua

 
   

Sekretaris

 
   

Anggota

 
   

Anggota

 
   

Anggota

 
   

…….dst

 

III

   

Ketua

 
   

Sekretaris

 
   

Anggota

 
   

Anggota

 
   

Anggota

 
   

…….dst

 

IV

   

dst

 
   

 

 

 

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN DESA TINGKAT DESA…………………………

KETUA

……………………..………

Contoh 1 (contoh 6)

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TINGKAT DAERAH PERWAKILAN

DESA…………………………………. KECAMATAN………………………………..

 

 

 

Pada hari ini……………………. tanggal………………… bulan………………….. bertempat di………………………… telah diadakan Rapat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat Desa dalam rangka pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tingkat Daerah Perwakilan ;

Dalam rapat tersebut ditetapkan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tingkat Daerah Perwakilan sebagai berikut :

  1. Daerah Perwakilan I :……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Daerah Perwakilan II :……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Daerah Perwakilan III :……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Daerah Perwakilan IV :……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Daerah Perwakilan V :……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
  6. Daerah Perwakilan VI :……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
  7. Daerah Perwakilan VII :……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
  8. Daerah Perwakilan VIII :…………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………
  9. Daerah Perwakilan IX :……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
  10. Daerah Perwakilan X :……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
  11. Daerah Perwakilan XI :……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

 

 

…………………………………, …………………

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA……………………………

KETUA

………………………………

Lampiran 2 (contoh 6)

DAFTAR HADIR

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TINGKAT DAERAH PERWAKILAN

Hari, tanggal  : ………………………………………..

Waktu             : ………………………………………..

Tempat           : ………………………………………..

 

NO

NAMA

JABATAN

ALAMAT

TANDA TANGAN

1       1…………………
2      

2…………………

3       3…………………
4      

4…………………

5       5…………………
6      

6…………………

7       7…………………
8      

8…………………

9       9…………………
10      

10……………….

11       11……………….
12      

12……………….

13       13……………….
14      

14……………….

15       15……………….
16      

16……………….

17       17……………….
18      

18……………….

19       19……………….
20      

20……………….

21       21……………….
22      

22……………….

23       23……………….
24      

24……………….

 

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA………………………….

KETUA

………………………………….

 

Contoh 7

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TINGKAT DESA……………………………

NOMOR : ……………….TAHUN……………..

 

TENTANG

 

PENENTUAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA…………………….. KECAMATAN…………………………

MASA BHAKTI TAHUN…………… SAMPAI DENGAN……………….

 

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA…………………………………

 

Menimbang   :  a.    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu ditetapkan waktu penyelenggaraan musyawarah pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;

  1. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat      : 1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah  ;

2.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;

6.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82) ;

7.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85) ;

8.    Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 8 Seri D).

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

PERTAMA       :    Menentukan jadwal waktu pelaksanaan pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa……………………….. Kecamatan…………………….. sebagaimana Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA            :    Jadwal waktu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dapat diadakan perubahan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipandang perlu ;

KETIGA           :    Dalam hal terjadi perubahan jadwal waktu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tingkat Desa;

KETIGA           :    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di………………………………

Pada tanggal………………………………

 

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA……………………

KETUA

…………………………………

 

 

Lampiran  Keputusan Panitia Pengisian

Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Tingkat Desa……………………………………..

Nomor……………………………………………….

Tanggal……………………………………………..

 

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA…………………….. KECAMATAN…………………………

MASA BHAKTI TAHUN…………… SAMPAI DENGAN……………….

 

 

NO

DAERAH

PERWAKILAN

WAKTU PELAKSANAAN

KETERANGAN

1

I

   

2

II

   

3

III

   

4

IV

   

5

V

   

6

VI

   

7

VII

   

8

VIII

   

9

IX

   

10

X

   

11

XI

   

 

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA………………………….

KETUA

…………………………………….

Lampiran 1 (contoh 7)

BERITA ACARA

PENENTUAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pada hari ini……………….. tanggal………………… bulan………………. tahun…………… Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah guna menentukan jadwal waktu pelaksanaan pengisian Anggota Badan Perwakilan Desa…………………… Kecamatan…………………….. masa bhakti tahun……………… sampai dengan………………

Musyawarah dilaksanakan di………………………… dimulai pukul…………WIB dan ditutup pada pukul…………….WIB dan dihadiri oleh :

  1. Kepala Desa
  2. Panitia Pengisian Anggota BPD
  3. Lembaga kemasyarakatan desa
  4. Tokoh masyarakat
  5. ……………………………………………….

Dalam musyawarah tersebut disepakati waktu pelaksanaan pengisian Anggota BPD Desa……………………….. Kecamatan……………………… sebagai berikut :

  1. Hari, tanggal        : ……………………………………………………………………………………
  2. Waktu                   : ……………………………………………………………………………………
  3. Tempat                 : ……………………………………………………………………………………

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

……………………………….., ……………..

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA……………………..

KETUA

………………………………..


Lampiran 2 (contoh 7)

DAFTAR HADIR

PENENTUAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BPD

Hari, tanggal  : ………………………………………..

Waktu             : ………………………………………..

Tempat           : ………………………………………..

 

NO

NAMA

JABATAN

ALAMAT

TANDA TANGAN

1       1…………………
2      

2…………………

3       3…………………
4      

4…………………

5       5…………………
6      

6…………………

7       7…………………
8      

8…………………

9       9…………………
10      

10……………….

11       11……………….
12      

12……………….

13       13……………….
14      

14……………….

15       15……………….
16      

16……………….

17       17……………….
18      

18……………….

19       19……………….
20      

20……………….

21       21……………….
22      

22……………….

23       23……………….
24      

24……………….

 

………………………………, …………………..

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA…………………

KETUA

………………………………….

 

Contoh 8

BERITA ACARA

PENJARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAERAH PERWAKILAN……………………

 

Pada hari ini………………… tanggal…………………… bulan…………………. tahun…………………….. bertempat di………………………………….. telah dilaksanakan musyawarah guna menjaring Bakal Calon Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan………….. yang dihadiri oleh :

  1. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan……….
  2. Kepala Dusun
  3. Ketua RW/RT
  4. Tokoh masyarakat
  5. ………………………….

Dalam musyawarah tersebut telah terjaring Bakal Calon Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan………………. sejumlah……………. orang, yaitu :

No

Nama

Tempat, tanggal lahir

Pekerjaan

Alamat

1        
2        
3        
4        
5        
dst        

 

Selanjutnya terhadap ke………… Bakal Calon Anggota BPD di atas oleh Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan……….. akan dimusyawarahkan guna menentukan 2 (dua) orang untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan……………

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

 

…………………………………., ……………….

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DAERAH PERWAKILAN…………….

KETUA

………………………………..

Lampiran 1 (contoh 8)

DAFTAR HADIR

PENJARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

DAERAH PERWAKILAN……………

Hari, tanggal  : ………………………………………..

Waktu             : ………………………………………..

Tempat           : ………………………………………..

 

NO

NAMA

JABATAN

ALAMAT

TANDA TANGAN

1       1…………………
2      

2…………………

3       3…………………
4      

4…………………

5       5…………………
6      

6…………………

7       7…………………
8      

8…………………

9       9…………………
10      

10……………….

11       11……………….
12      

12……………….

13       13……………….
14      

14……………….

15       15……………….
16      

16……………….

17       17……………….
18      

18……………….

19       19……………….
20      

20……………….

21       21……………….
22      

22……………….

23       23……………….
24      

24……………….

 

………………………………, …………………..

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DAERAH PERWAKILAN……………

KETUA

………………………………….

Lampiran 2 (contoh 8)

SURAT PERNYATAAN

 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                              : ………………………………………………………………………………………….

Tempat, tanggal lahir    : ………………………………………………………………………………………….

Pendidikan                     : ………………………………………………………………………………………….

Pekerjaan                        : ………………………………………………………………………………………….

Alamat                             : ………………………………………………………………………………………….

Menyatakan dengan sesungguhnya :

  1. bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa……………………… Kecamatan……………………….. dari Daerah Perwakilan…………;
  2. bahwa saya bersedia untuk turut serta membantu kelancaran dan ketertiban sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan musyawarah dalam rangka pengisian Anggota BPD ;
  3. bahwa apabila saya terpilih menjadi Anggota BPD, saya bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  4. bahwa saya bersedia menerima semua keputusan hasil musyawarah Panitia Pengisian Anggota BPD.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

 

 

Dibuat di …………………………

Pada tanggal …………………..

 

Yang membuat pernyataan

………………………………

 

Contoh 9

BERITA ACARA

PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

 

 

Pada hari ini………………… tanggal…………………… bulan…………………. tahun…………………….. bertempat di………………………………….. telah dilaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari Daerah Perwakilan………….. dengan hasil sebagai berikut :

  1. Persyaratan Bakal Calon Anggota BPD sebanyak………..calon, dari persyaratan tersebut setelah diadakan penelitian ternyata :
    1. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan                       : …………………..calon
    2. Bakal Calon yang memerlukan dispensasi          : …………………..calon
    3. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan : …………………..calon
    4. Selanjutnya akan dilaksanakan musyawarah guna menentukan 2 (dua) orang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan atau telah mendapatkan dispensasi dari Bupati Banjarnegara untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD dari Daerah Perwakilan……………dan diajukan dalam musyawarah Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

 

 

…………………………………., ……………….

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DAERAH PERWAKILAN…………….

KETUA

………………………………..

 

Lampiran   Berita Acara Penelitian Persyaratan

Bakal Calon Anggota BPD

Daerah Perwakilan………..

 

 

 

NO

NAMA BAKAL CALON

PENDIDIKAN

PEKERJAAN

KETERANGAN

1       MS

MS/DISP

TMS

2      
3      
4      
5 Dst    

 

Keterangan :

MS                : Memenuhi Syarat

MS/DISP      : Memenuhi Syarat/Dispensasi

TMS              : Tidak Memenuhi Syarat

 

 

…………………………………., ……………….

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DAERAH PERWAKILAN…………….

KETUA

………………………………..

Lampiran 1 (contoh 9)

DAFTAR HADIR

PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

DAERAH PERWAKILAN…………………

Hari, tanggal  : ………………………………………..

Waktu             : ………………………………………..

Tempat           : ………………………………………..

 

NO

NAMA

JABATAN

ALAMAT

TANDA TANGAN

1       1…………………
2      

2…………………

3       3…………………
4      

4…………………

5       5…………………
6      

6…………………

7       7…………………
8      

8…………………

9       9…………………
10      

10……………….

11       11……………….
12      

12……………….

13       13……………….
14      

14……………….

15       15……………….
16      

16……………….

17       17……………….
18      

18……………….

19       19……………….
20      

20……………….

21       21……………….
22      

22……………….

23       23……………….
24      

24……………….

 

………………………………, …………………..

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DAERAH PERWAKILAN……………

KETUA

………………………………….

Contoh 10

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DAERAH PERWAKILAN……………

DESA……………………….. KECAMATAN……………………….. KABUPATEN BANJARNEGARA

 

                                                                                     ……………………………………, ……………..

Nomor        : 141/

Lampiran   : 1 (satu) bendel                                      Kepada

Perihal       : Usulan Calon Anggota BPD        Yth.   Ketua Panitia Pengisian

Anggota BPD

Tingkat Desa…………………………….

Di

……………………………….

 

Dengan ini dikirimkan berkas usulan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Daerah Perwakilan…………. Desa……………………….. atas nama :

1.   Nama                              : ………………………………………………………………….

Tempat, tanggal lahir   : ………………………………………………………………….

Pekerjaan                       : ………………………………………………………………….

Pendidikan                     : ………………………………………………………………….

Agama                            : ………………………………………………………………….

Alamat                            : ………………………………………………………………….

2.   Nama                              : ………………………………………………………………….

Tempat, tanggal lahir   : ………………………………………………………………….

Pekerjaan                       : ………………………………………………………………….

Pendidikan                     : ………………………………………………………………….

Agama                            : ………………………………………………………………….

Alamat                            : ………………………………………………………………….

Selanjutnya terhadap calon sebagaimana tersebut di atas untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa…………………… masa bhakti tahun…………… sampai dengan………….

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

 

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA………………….

DAERAH PERWAKILAN……………..

KETUA

…………………………………..

Lampiran 1 (contoh 10)

BERITA ACARA

TENTANG

MUSYAWARAH PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DAERAH PERWAKILAN………………..DESA………………………….

 

 

Pada hari ini………………….. tanggal………………….. bulan………………. tahun…………….. bertempat di…………………………………. telah diadakan musyawarah pengisian Anggota BPD wakil dari Daerah Perwakilan……………….. yang dihadiri oleh :

  1. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Daerah Perwakilan……….. ;
  2. Kepala Dusun ;
  3. Ketua RW/RT ;
  4. Tokoh Masyarakat.

Dalam musyawarah tersebut ditetapkan Calon Anggota BPD dari Daerah Perwakilan…………….. atas nama :

1.    Calon Anggota Tetap BPD :

Nama                            : ……………………………………………………………………………………..

Tempat, tanggal lahir  : ……………………………………………………………………………………..

Pendidikan                   : ……………………………………………………………………………………..

Alamat                           : ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

2.    Calon Anggota Antar Waktu BPD :

Nama                            : ……………………………………………………………………………………..

Tempat, tanggal lahir  : ……………………………………………………………………………………..

Pendidikan                   : ……………………………………………………………………………………..

Alamat                           : ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Selanjutnya Calon Anggota BPD tersebut akan diajukan menjadi Calon Anggota BPD Desa………………………….. Kecamatan…………………………… periode tahun………….. sampai dengan……………

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

 

 

……………………………….., ………………..

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DAERAH PERWAKILAN………….

KETUA

………………………………..

Lampiran 2 (contoh 10)

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PENGISIAN ANGGOTA BPD

DAERAH PERWAKILAN……………

Hari, tanggal  : ………………………………………..

Waktu             : ………………………………………..

Tempat           : ………………………………………..

 

NO

NAMA

JABATAN

ALAMAT

TANDA TANGAN

1       1…………………
2      

2…………………

3       3…………………
4      

4…………………

5       5…………………
6      

6…………………

7       7…………………
8      

8…………………

9       9…………………
10      

10……………….

11       11……………….
12      

12……………….

13       13……………….
14      

14……………….

15       15……………….
16      

16……………….

17       17……………….
18      

18……………….

19       19……………….
20      

20……………….

21       21……………….
22      

22……………….

23       23……………….
24      

24……………….

 

………………………………, …………………..

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DAERAH PERWAKILAN……………

KETUA

………………………………….

 

 

Contoh 11

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

TINGKAT DESA……………………….. KECAMATAN………………………..

KABUPATEN BANJARNEGARA

 

                                                                                     ……………………………………, ……………..

Nomor        : 141/

Lampiran   : 1 (satu) bendel                                      Kepada

Perihal       : Usulan Calon Anggota BPD        Yth.   Kepala Desa…………………………………

Di

………………………………………………

 

 

Dengan ini dikirimkan berkas usulan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa…………………………. Kecamatan…………………………. masa bhakti tahun………………. sampai dengan……………. sebagaimana terlampir ;

Selanjutnya terhadap calon Anggota BPD tersebut untuk segera ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diusulkan pengesahannya kepada Bupati Banjarnegara ;

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

 

 

 

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA………………………

KETUA

…………………………………..

Lampiran 1 (contoh 11)

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TINGKAT DESA…………………………

NOMOR : ……………….TAHUN……………..

 

TENTANG

 

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA………………….

 

Membaca       :  Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari masing-masing Daerah Perwakilan.

Menimbang   :  a.    bahwa dalam rangka mengisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu ditetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa…………………… Kecamatan……………………… Masa Bhakti Tahun………….. sampai dengan Tahun……………….. ;

  1. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat      : 1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah  ;

2.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;

6.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82) ;

 

7.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 85) ;

8.    Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 8 Seri D).

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

PERTAMA       :    Menetapkan Calon Anggota Tetap dan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa……………………….. Kecamatan……………………… Masa Bhakti Tahun…………… sampai dengan……………… sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA            :    Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.

KETIGA           :    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di………………………………

Pada tanggal………………………………

 

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA……………………….

KETUA

…………………………………

 

Lampiran I                                                                                                                                                                        Keputusan Panitia Pengisian Anggota

Badan Permusyawaratan Desa

Tingkat Desa…………………………………………………

Nomor…………………………………………………………..

Tanggal…………………………………………………………

 

DAFTAR CALON ANGGOTA TETAP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIGEBLOG, KECAMATAN BANJARMANGU

MASA BHAKTI TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN……………….

 

DAERAH PERWAKILAN

NAMA CALON

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

PEKERJAAN

PENDIDIKAN

AGAMA

ALAMAT

KETERANGAN

I

Suratman 27-12-1982 Tani SLTP Islam Rt. 03/1  

II

Parmono 11-09-1968 Tani SD Islam Rt. 02/1  

III

H.Nurahmat   Tani SD Islam Rt. 05/2  

IV

Sukamto   Tani SLTP Islam Rt. 01/2  

V

Heri setianto   Tani SD Islam Rt. 04/2  

VI

Rohman Susanto   Tani SD Islam Rt. 03/3  

VII

Kholik Sucipto   Tani SD Islam Rt. 01/3  

VIII

Lewih   POLRI SLTA Islam Rt. 02/4  

IX

Edi Prayitno   Tani SD Islam Rt. 04/4  

X

Amin Kusmanto   wirausaha SLTA Islam Rt. 01/5  

XI

Ristianto   Tani SD Islam Rt. 04/5  

 

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA SIGEBLOG

KETUA

…………………………………..

Lampiran II                                                                                                                                                                        Keputusan Panitia Pengisian Anggota

Badan Permusyawaratan Desa

Tingkat Desa…………………………………………………

Nomor…………………………………………………………..

Tanggal…………………………………………………………

 

DAFTAR CALON ANGGOTA ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA……………………….. KECAMATAN…………………………

MASA BHAKTI TAHUN………………SAMPAI DENGAN……………….

 

DAERAH PERWAKILAN

NAMA CALON

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

PEKERJAAN

PENDIDIKAN

AGAMA

ALAMAT

KETERANGAN

I

             

II

             

III

             

IV

             

V

             

VI

             

VII

             

VIII

             

IX

             

X

             

XI

             

 

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA………………………..

KETUA

…………………………………..

 

Lampiran 2 (contoh 11)

BERITA ACARA

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 

 

 

Pada hari ini……. tanggal…………….. bulan………………. tahun…………….. bertempat di……………………………….. telah dilaksanakan Rapat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa guna menetapkan Calon Anggota Tetap dan Calon Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa……………………….. Kecamatan………………………. Masa Bhakti Tahun……………. sampai dengan…………….

Rapat dihadiri oleh :

  1. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa;
  2. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Daerah Perwakilan ;
  3. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  4. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
  5. Para Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

 

 

………………………………………………., ………………..

 

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA……………………….

KETUA

……………………………………..

Lampiran 3 (contoh 11)

DAFTAR HADIR

PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD

Hari, tanggal  : ………………………………………..

Waktu             : ………………………………………..

Tempat           : ………………………………………..

 

NO

NAMA

JABATAN

ALAMAT

TANDA TANGAN

1       1…………………
2      

2…………………

3       3…………………
4      

4…………………

5       5…………………
6      

6…………………

7       7…………………
8      

8…………………

9       9…………………
10      

10……………….

11       11……………….
12      

12……………….

13       13……………….
14      

14……………….

15       15……………….
16      

16……………….

17       17……………….
18      

18……………….

19       19……………….
20      

20……………….

21       21……………….
22      

22……………….

23       23……………….
24      

24……………….

 

………………………………, …………………..

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA…………………………

KETUA

………………………………….

 

Lampiran 4 (contoh 11)

DAFTAR REKAPITULASI

CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA………………………. KECAMATAN…………………….. KABUPATEN BANJARNEGARA

MASA BHAKTI TAHUN……………… SAMPAI DENGAN……………..

 

 

DAERAH PERWAKILAN

NAMA

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

PEKERJAAN

PENDIDIKAN

AGAMA

ALAMAT

KETERANGAN

I

1…………………………            
2…………………………            

II

1…………………………            
2…………………………            

III

1…………………………            
2…………………………            

IV

1…………………………            
2…………………………            

V

1…………………………            
2…………………………            

VI

1…………………………            
2…………………………            

VII

1…………………………            
2…………………………            

VIII

1…………………………            
2…………………………            

 

 

DAERAH PERWAKILAN

NAMA

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

PEKERJAAN

PENDIDIKAN

AGAMA

ALAMAT

KETERANGAN

IX

1…………………………            
2…………………………            

X

1…………………………            
2…………………………            

XI

1…………………………            
2…………………………            

 

 

PANITIA PENGISIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TINGKAT DESA…………………………….

KETUA

……………………………………..

 

 

…….

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: