//
JUKLAK PERANGKAT DESA

BUPATI BANJARNEGARA

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR 63 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN

DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang   :    a.  bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 3 Seri D tanggal 5 Januari 2007, maka dipandang perlu diatur mengenai petunjuk pelaksanaannya ;

b.  bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat      : 1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;

6.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ((Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82) ;

7.    Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :      PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
  2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
  3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
  4. Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
  5. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa di wilayah Kecamatan  bersangkutan.
  6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI dan berada di Kabupaten Banjarnegara.
  7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Banjarnegara.
  8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI.
  9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara.
  10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa, Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Staf Urusan, Unsur Kewilayahan yaitu Kepala Dusun serta Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yaitu Kayim dan Ulu-ulu yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. Sekretaris Desa adalah unsur Pemerintah Desa, pembantu Kepala Desa dari unsur Sekretariat Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan
  12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
  13. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang mencalonkan diri sebagai Calon Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
  14. Calon Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa adalah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh BPD.
  15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
  16. Penjabat Perangkat Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.
  17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)   Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

(2)   Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

  1. Unsur Sekretariat Desa
  2. Unsur Kewilayahan
  3. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan

BAB III

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)   Jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(2)   Jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diisi dari penduduk desa setempat Warga Negara RI  yang memenuhi persyaratan melalui mekanisme pengangkatan.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 4

(1)   Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat :

a.   berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;

b.   mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

c.   mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

d.   mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;

e.   memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan

f.    bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

(2)   Yang dapat mencalonkan diri dan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara RI yang dengan syarat-syarat :

  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan RI serta Pemerintah;
  3. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  4. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 45 tahun dihitung sampai dengan penutupan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa ;
  5. sehat jasmani dan rohani;
  6. berkelakuan baik;
  7. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  8. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  9. terdaftar sebagai penduduk di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan KK serta tidak memiliki KTP ganda ;
  10. bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, termasuk karyawan BUMN dan BUMD;
  11. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
  12. berdomisili di dusun yang bersangkutan bagi calon Kepala Dusun;
  13. bersedia dicalonkan menjadi  Perangkat Desa.

(3) Apabila tidak terdapat Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

(1)          Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Keputusan ini harus dibuktikan dengan :

  1. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
  2. Foto copy ijasah terakhir Bakal Calon Perangkat Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah/STTB asli atau bagi yang ijasah/STTB nya rusak;
  3. Foto copy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa telah berusia sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun dihitung sampai dengan penutupan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa untuk Calon Kepala Dusun, Kepala Urusan, Staf Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan ;
  4. Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Pemerintah yang menyatakan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa sehat jasmani dan rohani ;
  5. Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang ;
  6. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ;
  7. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ;
  8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir Camat ;
  9. Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dikeluarkan oleh Desa yang bersangkutan ;
  10. Surat Pernyataan bukan PNS/TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD dari Bakal Calon yang bersangkutan ;
  11. Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat yang dikeluarkan oleh Desa yang bersangkutan ;
  12. Surat Keterangan berdomisili di dusun yang bersangkutan bagi Bakal Calon Kepala Dusun yang dikeluarkan oleh Desa yang bersangkutan ;
  13. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.

BAB V

TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

(1)   Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

(2)   Tata cara pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara khusus dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Tiga bulan sebelum pemberhentian terhadap Perangkat Desa lainnya dikarenakan habis masa kerjanya dan/atau apabila terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya, Pemerintah Desa dapat melaksanakan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya dengan terlebih dahulu mengadakan rapat guna membahas rencana pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD dan Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Sebelum melaksanakan proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya, Pemerintah Desa wajib melaporkan dan meminta persetujuan pelaksanaannya kepada Bupati.

(3) Permintaan persetujuan pengisian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Proses pengisian jabatan Perangkat Desa lainnya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa lainnya dari Bupati.

Pasal 8

(1)   Pencalonan Perangkat Desa lainnya diajukan oleh Bakal Calon secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) yang selanjutnya diserahkan kepada BPD.

(2)   Mekanisme pencalonan dan penetapan sebagai Perangkat Desa lainnya dilaksanakan melalui proses pengangkatan.

(3)   Mekanisme pencalonan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan oleh BPD melalui penjaringan dan penyaringan.

(4)   Pengangkatan sebagai Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan persetujuan dan usulan BPD.

Pasal 9

(1)       Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa lainnya dibuka dengan tahapan :

  1. Tahap Pertama, selama 15 (lima belas) hari berturut-turut.
  2. Tahap Kedua, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.
  3. Tahap Ketiga, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

(2)       Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan Tahap Ketiga.

(3)       Apabila sampai dengan Tahap Ketiga ditutup ternyata Bakal Calon Perangkat Desa tidak memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah tamat SLTP dan/atau sederajat, maka BPD melaporkan kepada Bupati lewat Kepala Desa dan Camat.

(4)       Bupati mengambil kebijaksanaan lebih lanjut terhadap laporan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 10

(1)          Permohonan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa lainnya diajukan kepada Kepala Desa dengan ketentuan :

  1. Ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai cukup.
  2. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Kepala Desa dengan tanda terima.

(2)          Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dilampiri :

  1. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
  2. Foto copy ijasah terakhir Bakal Calon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah/STTB asli atau bagi yang ijasah/STTB nya rusak;
  3. Foto copy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa Bakal Calon telah berusia sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun dihitung sampai dengan penutupan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa untuk Calon Kepala Dusun, Kepala Urusan, Staf Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan ;
  4. Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Pemerintah yang menyatakan bahwa Bakal Calon sehat jasmani dan rohani ;
  5. Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang ;
  6. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ;
  7. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ;
  8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk  dan Kartu Keluarga yang dilegalisir Camat ;
  9. Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dikeluarkan oleh Desa yang bersangkutan ;
  10. Surat Pernyataan bukan PNS/TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD dari bakal calon yang bersangkutan ;
  11. Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Bakal Calon mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat yang dikeluarkan oleh Desa yang bersangkutan ;
  12. Surat Keterangan berdomisili di dusun yang bersangkutan bagi Bakal Calon Kepala Dusun yang dikeluarkan oleh Desa yang bersangkutan ;
  13. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa ;
  14. Pas foto hitam ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(3)     Surat permohonan dan lampiran dibuat rangkap 2 (dua) dengan penjelasan:

  1. Kepala Desa 1 (satu) bendel.
  2. BPD 1 (satu) bendel.
  3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterima oleh Kepala Desa, berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa diserahkan kepada BPD.
  4. Berkas persyaratan yang asli (bermaterai) 1 (satu) bendel untuk BPD, sedangkan salinannya untuk Kepala Desa.

Pasal 11

(1)       BPD meneliti berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), apabila ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan terhadap syarat yang telah diajukan, Bakal Calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratannya sampai dengan batas waktu sebelum penetapan Calon Perangkat Desa, yaitu 7 (tujuh) hari setelah penutupan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa lainnya.

(2)       Penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

(3)       Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh BPD dinyatakan gugur dan berkas persyaratannya dikembalikan kepada Bakal Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dengan tanda terima.

(4)       Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang berkas persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa oleh BPD dalam rapat paripurna yang dituangkan dengan Keputusan BPD.

(5)       Apabila Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka terhadapnya dilakukan ujian penyaringan berupa ujian tertulis.

BAB VI

UJIAN

Pasal 12

(1)          Bahan ujian penyaringan berupa ujian tertulis bagi Calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) disusun oleh BPD dengan standar naskah minimal sederajat SLTP.

(2)          Apabila oleh karena sesuatu hal BPD tidak memungkinkan menyusun sendiri bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas persetujuan Kepala Desa penyusunannya dapat dibantu oleh Camat.

Pasal 13

(1)          Materi ujian sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1)  meliputi :

  1. Pengetahuan Pancasila.
  2. Undang-Undang Dasar 1945.
  3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
  4. Pengetahuan Umum.

(2)          Materi ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk pilihan ganda.

Pasal 14

(1)          Waktu dan tempat pelaksanaan ujian ditentukan oleh BPD.

(2)          Pelaksanaan ujian dan koreksi hasil ujian dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.

(3)          Pelaksanaan ujian dan koreksi hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 15

BPD dalam memberikan persetujuan dan usulan pengangkatan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk diangkat menjadi Perangkat Desa didasarkan pada hasil ujian penyaringan berupa ujian tertulis serta dengan mempertimbangkan penilaian terhadap Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT) Calon Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 16

Apabila Bakal Calon Perangkat Desa lainnya hanya 1 (satu) orang dan dinyatakan memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa, dengan mempertimbangkan Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT) Calon Perangkat Desa yang bersangkutan BPD dapat memberikan persetujuan dan mengusulkan yang bersangkutan kepada Kepala Desa untuk diangkat menjadi Perangkat Desa tanpa melalui ujian penyaringan berupa ujian tertulis.

Pasal 17

Penilaian PDLT menggunakan skor yang diatur sebagai berikut :

  1. Penilaian Prestasi, meliputi :

1)     Pendidikan formal yang didasarkan ijasah atau STTB calon dengan kriteria penilaian SLTP nilai 6 (enam), SLTA nilai 8 (delapan), Diploma I nilai 9 (sembilan), Diploma II nilai 10 (sepuluh), Diploma III nilai 11 (sebelas), Strata 1 nilai 13 (tiga belas) dan Strata 2 nilai 15 (lima belas) serta Strata 3 nilai 17 (tujuh belas).

2)     Pendidikan formal didasarkan pada sertifikat melalui kursus-kursus ketrampilan seperti mengetik, komputer, montir, dan untuk setiap jenis kursus ketrampilan diberi nilai 1 (satu).

3)     Kejuaraan yang diperoleh calon sebagai Juara I yang dibuktikan dengan Piagam/Surat Keterangan dengan kriteria penilaian Tingkat Desa nilai 1 (satu), Tingkat Kecamatan nilai 2 (dua), Tingkat Kabupaten nilai 3 (tiga), Tingkat Provinsi nilai 4 (empat), Tingkat Nasional nilai 5 (lima), Tingkat Regional nilai 6 (enam), Tingkat Internasional nilai 7 (tujuh). Untuk setiap tingkat hanya diambil satu kejuaraan.

  1. Penilaian Dedikasi

Adalah pengabdian kepada desa melalui lembaga desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk atau diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa seperti LMD atau BPD, LKMD, Karang Taruna, RT/RW, Petugas Pembagi Air (P2A), BP3 SD, Guru Honorer TK/SD/MI, dan sebagainya pengabdian yang dinilai adalah untuk pengabdian 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun dengan nilai 1 (satu), lebih dari 5 (lima) tahun dengan nilai 2 (dua).

  1. Loyalitas

Adalah kepatuhan dan dukungan terhadap kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah dengan penilaian maksimal 2 (dua).

  1. Sikap Tercela/Tidak Tercela

Untuk penilaian sikap dan tidak tercela calon adalah menurut hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan penilaian maksimal 2 (dua), apabila BPD menilai calon yang bersangkutan tercela maka calon tersebut tidak dapat diusulkan menjadi Perangkat Desa.

Pasal 18

(1)          Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan berupa ujian tertulis Calon Perangkat Desa, BPD mengadakan Rapat Paripurna untuk menetapkan Calon Perangkat Desa yang akan diusulkan pengangkatannya kepada Kepala Desa menjadi Perangkat Desa.

(2)          Keputusan BPD tentang persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.

(3)     Keputusan BPD tentang persetujuan dan usulan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penetapannya.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI DALAM PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 19

(1)   Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa lainnya dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk meluluskan dirinya dalam pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.

(2)   Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa lainnya yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dinyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa.

Pasal 20

(1)   Dalam hal Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa lainnya terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum penetapan sebagai Perangkat Desa, maka BPD berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa tersebut gugur.

(2)   Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada calon Perangkat Desa tersebut diketahui setelah penetapan sebagai Perangkat Desa, maka Calon Perangkat Desa tersebut tetap dilantik dan apabila di kemudian hari berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 21

Tindakan dan sanksi bagi Anggota BPD atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENETAPAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 22

Berdasarkan Keputusan BPD tentang persetujuan dan usulan pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 23

(1)     Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati bagi Sekretaris Desa dan oleh Kepala Desa bagi Perangkat Desa lainnya.

(2)     Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah” dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan Menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”, dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

(3)     Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan RI”

Pasal 24

(1)          Kepala Desa mengambil sumpah dan melantik Perangkat Desa lainnya di depan sidang BPD pada saat berakhirnya masa kerja Perangkat Desa lainnya atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah penetapan pengangkatan Perangkat Desa lainnya.

(2)          Pada saat pengambilan sumpah dan pelantikan Perangkat Desa lainnya oleh Kepala Desa, Perangkat Desa tersebut  mengenakan Pakaian Sipil Lengkap.

(3)          Susunan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa :

  1. Pembacaan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.
  2. Pengambilan sumpah/ janji Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
  3. Kata-kata pelantikan oleh Kepala Desa.
  4. Amanat Kepala Desa.
  5. Pembacaan doa.

BAB IX

MASA KERJA PERANGKAT DESA

Pasal 25

Masa kerja Perangkat Desa lainnya berakhir pada batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB X

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 26

Perangkat Desa mempunyai kewajiban untuk membantu pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 27

Perangkat Desa berhak untuk memperoleh pendapatan tetap dan pendapatan lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 28

Perangkat Desa dilarang :

a.   menjadi pengurus partai politik;

b.   merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;

c.   merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, DPR atau DPD;

d.   terlibat dalam kampanye pemilihan umum yaitu Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;

e.   merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

f.    melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g.   menyalahgunakan wewenang;

h.   melanggar sumpah/janji jabatan;

  1. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa;
  2. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan asusila, perjudian, mabuk-mabukan serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadapnya sebagai Perangkat Desa.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

(1)   Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2)   Kepala Urusan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

(3)   Staf Urusan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan.

(4)   Kepala Dusun berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(5)   Kayim dan Ulu-ulu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB XII

PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 30

(1)       Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

(2)       Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.   tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

b.   diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana mati.

(3)       Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 31

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya dan atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 sehingga merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 32

(1)     Pelaksanaan teguran dan atau peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 terhadap Perangkat Desa lainnya dilaksanakan secara tertulis oleh Kepala Desa secara bertahap, yaitu :

  1. Teguran Pertama sebagai Peringatan Pertama.
  2. Teguran Kedua sebagai Peringatan Kedua.
  3. Teguran Ketiga sebagai Peringatan Terakhir.

(2)     Jangka waktu pelaksanaan setiap teguran adalah 1 (satu) bulan.

(3)     Apabila sampai dengan batas waktu teguran ketiga ternyata Perangkat Desa lainnya tersebut tidak mengindahkan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.

Pasal 33

(1)          Pemberhentian sementara terhadap Perangkat Desa lainnya ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD paling lama untuk masa 6 (enam) bulan.

(2)          Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara Perangkat Desa lainnya dengan menyebutkan kewajiban yang harus ditaati oleh Perangkat Desa lainnya yang dijatuhi hukuman pemberhentian sementara tersebut dan tembusannya disampaikan kepada Bupati, Camat dan BPD.

(3)          Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi kewajiban dan tidak merubah sikap dan perilakunya menuju kearah perbaikan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 34

(1)       Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2)       Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa melalui persetujuan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 35

(1)       Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa kerjanya.

(2)       Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut  telah berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 36

Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan sebagai Perangkat Desa yang diterimanya dan selebihnya dimasukan ke kas desa.

Pasal 37

(1)  Pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Bawasda atau oleh Aparat Penyidik.

(2)  Terhadap Perangkat Desa lainnya yang terbukti melakukan tindakan pidana asusila, perjudian, mabuk-mabukan, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Perangkat Desa tanpa melalui teguran atau peringatan.

Pasal 38

(1)       Perangkat Desa lainnya berhenti, karena :

a.   meninggal dunia;

b.   permintaan sendiri;

c.   diberhentikan.

(2)       Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

a.   telah berusia 60 (enam puluh) tahun;

b.   telah dilantik pejabat baru;

c.   tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

d.   tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;

e.   dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

f.    tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa; dan/atau

g.   melanggar larangan bagi Perangkat Desa.

(3)       Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

(4)       Pengesahan pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada Bupati, Camat dan BPD.

BAB XIV

PENGANGKATAN PENJABAT PERANGKAT DESA

Pasal 39

(1)   Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa atau dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara atau dalam hal Perangkat Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau Perangkat Desa definitif belum dilantik dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, maka Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa dari Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu.

(2)   Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD dan tembusannya disampaikan kepada Bupati, Camat dan BPD.

(3)   Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama untuk masa 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

(4)   Penjabat Perangkat Desa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Perangkat Desa.

(5)   Penjabat Perangkat Desa diberi tambahan penghasilan berupa uang yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 40

(1)   Dalam hal Perangkat Desa lainnya berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan, Kepala Desa atas persetujuan BPD dapat menunjuk Perangkat Desa lainnya yang dianggap mampu sebagai penjabat Yang Menjalankan Tugas Perangkat Desa untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban Perangkat Desa.

(2)    Penunjukan Perangkat Desa lainnya oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Yang Menjalankan Tugas Perangkat Desa dikarenakan Perangkat Desa lainnya berhalangan sakit dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dalam waktu paling lama untuk masa 3 (tiga) bulan.

(3)    Penunjukan Yang Melaksanakan Tugas Perangkat Desa oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada Bupati, Camat dan BPD.

(4)    Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasa ayat (2), Perangkat Desa lainnya tersebut belum pulih kesehatannya, maka atas persetujuan BPD Perangkat Desa tersebut diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dan diangkat Penjabat Perangkat Desa.

(5)   Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama untuk masa 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

(6)   Apabila dalam masa pemberhentian sementara yaitu sampai dengan 6 (enam) bulan, Perangkat Desa yang sedang menjalani pemberhentian sementara karena sakit sudah pulih kesehatannya maka Kepala Desa atas persetujuan BPD segera mengangkat kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.

(7)   Apabila ternyata sampai dengan berakhirnya masa pemberhentian sementara yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan, Perangkat Desa lainnya yang sedang menjalani pemberhentian sementara karena sakit belum pulih kesehatannya maka Perangkat Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dan dilakukan perpanjangan masa jabatan Penjabat Perangkat Desa.

BAB XV

PEMBERHENTIAN PENJABAT PERANGKAT DESA

Pasal 41

Penjabat Perangkat Desa diberhentikan pada saat Perangkat Desa definitif dilantik atau setelah Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara diangkat kembali.

BAB XVI

BIAYA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 42

(1) Besarnya biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium.

(2) Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan oleh Bupati dan Camat.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Staf Urusan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa kerjanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 709 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001 Nomor 45 Seri D) dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 711 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara, Pemberhentian dan Penyidikan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001 Nomor 47 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara

Pada tanggal 13 Maret 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 13 Maret 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI D

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: